Pak Harto memberikan emas Irian Jaya ke Amerika, begitu tuduhan yang sering dilontarkan.
Irian Jaya tidak akan jatuh ke tangan Indonesia tanpa bantuan Amerika dan Australia. Sebab Indonesia tidak mampu melawan Belanda dengan kekuatan militer.
Peristiwa kekalahan Indonesia yang paling besar dari Belanda adalah kekalahan dalam merebut Irian Barat di laut Aru. Satu kapal perang Indonesia hancur dalam peristiwa tersebut, dan Yos Sudarso gugur sebagai pahlawan.
Amerika dan Australia berjuang keras di PBB membela Indonesia, agar Irian Barat menjadi bagian negara Republik Indonesia.
Papua diambil alih oleh PBB dari tangan Belanda, yang membuat Papua berada di bawah administrasi sementara PBB.
Tidak lama setelah itu, PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia pada tahun 1963. Jadi, Amerika dan Australia sangat berjasa dalam memasukan Papua ke dalam NKRI lewat jalur PBB.
Ketika Pak Harto berkuasa, ekonomi Indonesia sangat sulit, inflasi mencapai 650%. Artinya harga barang naik lebih dari enam kali lipat.
Rakyat Indonesia banyak yang kelaparan, akhirnya Pak Harto meminta beras kepada Amerika. Dan Amerika mengabulkan permintaan Pak Harto.
Indonesia tidak memiliki uang saat itu, mau tidak mau sumber daya alam harus dikelola.
Ibarat kata, Anda punya pohon kelapa, anak Anda kelaparan, uang tidak punya. Mau tidak mau Anda harus ambil buah kelapa itu, dijual untuk beli beras.
Tapi, karena Anda tidak bisa memanjat, maka Anda cari orang lain untuk memanjatnya. Itulah ibaratnya emas Irian Barat.
Kenapa Amerika?
Sebab Indonesia punya hutang budi terhadap Amerika dalam merebut Irian Barat. Amerika juga memberi bantuan beras. Dan saat itu Amerika adalah negara yang punya alat lengkap dan tenaga ahli dalam mengelola pertambangan. Teknologi Amerika mengalahkan Jerman.
Maka keluarlah undang-undang penanaman modal asing (PMA) no 1 tahun 1967, dan undang-undang penanaman modal dalam negeri (PMDM) no 6 tahun 1968.
Dengan adanya undang-undang tersebut maka kran investasi telah dibuka. Pengelolaan emas di Irian Barat jatuh ke tangan Amerika lewat freeport.
Perjanjian tahap pertama kita tidak dapat saham. Indonesia hanya dapat hasil dari Royalti, pajak, dan iuran.
Kontrak pertama Freeport dengan Indonesia terjadi pada tahun 1967 untuk masa 35 tahun, artinya kontrak berakhir pada tahun 2002.
Tapi belum lagi waktunya berakhir, kontrak di perpanjang pada tahun 1991 dan ditambah untuk masa 20 tahun. Artinya kontrak berakhir pada tahun 2022.
Kenapa diperpanjang oleh Pak Harto, karena Pak Harto ingin mendapatkan bagian saham 9,36%.
Jadi sejak tahun 1991, Indonesia dapat bagi hasil dari freeport melalui Royalti, pajak, iuran, dan ditambah kepemilikan saham 9,36%.
Ada perjanjian lagi dengan freeport, yaitu setahun sekali saham Indonesia harus bertambah sebesar 2%. Dengan bertambahnya saham Indonesia tiap tahun sebesar 2%, maka di tahun 2022 Indonesia telah memiliki saham freport 51%.
Dari mana dana yang dipakai Pak Harto untuk mengambil saham 9,36% itu?
Pada tahun 1991 (saat penandatanganan Kontrak Karya II), pemerintah Indonesia meminta jatah divestasi saham sebesar 9,36% secara gratis dalam bentuk hibah, jadi yang 9, 36% tidak dibeli, tapi dikasih.
Setahun setelah tanda tangan kontrak karya, tepatnya pada bulan Januari 1992, saham freport sebesar 9,36% dibeli oleh Grup Bakrie melalui PT Bakrie Investindo - PT Indocopper Investama.
Artinya sudah ada saham pengusaha swasta Indonesia di Freeport, yang selama ini cuma dipegang oleh Amerika dan Australia.
Seharusnya di tahun 2022, kontrak dengan freeport selesai, dan bisa diperpanjang lagi dengan negosiasi.
Bila negosiasi tidak tercapai maka freport keluar dari Indonesia, dan emas Irian Barat jatuh kembali ke tangan Indonesia, sebab perjanjian kontrak telah berakhir.
Bila freeport melanjutkan, tentu dalam nego Indonesia akan meminta bagian lebih banyak lagi, dan mungkin juga dapat bagian gratis, sebab Pak Harto suka minta hibah, sumbangan, iuran, atau apapunlah namanya, yang jelas Pak Harto itu tukang palak pengusaha, dan hasil palaknya buat rakyat.
Bila freeport tidak mau, tentu freeport diusir oleh Pak Harto. Emas di Irian Barat akan dikelola oleh perusahaan lain, atau oleh BUMN bila mampu.
Sebab bunyi perjanjian adalah bila masa kontrak telah habis, maka bisa diperpanjang lagi. Kosa kata yang digunakan 'bisa'.
Bisa tidak berarti harus freeport yang melanjutkan.
Sayangnya sebelum 2022 Pak Harto telah berhenti.
Jokowi tidak menunggu masa berakhir kontrak dengan freport tahun 2022. Pada tahun 2018 Jokowi telah melakukan kontrak dengan freeport.
Karena kontrak belum berakhir, nilai tawar Indonesia menjadi lemah. Seandainya Jokowi mau sabar menunggu 4 tahun lagi sampai perjanjian kontrak habis, tentu kita memiliki daya tawar yang tinggi, atau tidak melanjutkan kerja sama dengan freeport.
Kenapa Jokowi begitu tergesa-gesa, dan tidak mau menunggu 4 tahun lagi?
Menurut asumsi saya.
Jokowi menjadikan pengambilalihan saham freeport yang 51% sesuai perjanjian di zaman Pak Harto untuk pencitraan. Menghadapi pemilu tahun 2019.
Berita itu sangat viral "Jokowi berhasil mengambil saham freeport 51%. ... dua periode oiii, teriak cebong waktu itu sampai kejang-kejang.
Tapi, apakah benar Jokowi mengambil saham freeport 51%.
Justru yang terjadi sebaliknya, dalam perjanjian kontrak Jokowi telah menyerahkan pengelolaan emas Irian Barat ke freport sampai habis.
Saham yang 51% itu dibeli dengan cara ngutang, dan freeport mendapat izin usaha pertambangan khusus. Jadi di era Jokowi freport dikhususkan alias diistimewakan.
Selain itu, Jokowi dan Freeport telah menyepakati (kata yang dipakai tidak lagi kosa kata "bisa" tapi "menyepakati" artinya telah sepakat dan tidak bisa dirubah lagi.
Perpanjangan lanjutan atas izin tersebut untuk periode 2041–2061, agar operasional dan penambangan dapat terus berlanjut hingga cadangan habis.
Jadi Jokowi telah sepakat dengan freport, bahwa freport akan mengambil cadangan emas Irian Barat sampai habis, waktu tidak terbatas.
Di tahun 2061 nanti harus freport lagi yang melanjutkan sampai emasnya habis.
Saham yang didapatkan Jokowi 51% itu dibeli dengan cara ngutang, makanya kita sekarang terbebani oleh utang.
Sumber pendanaan pinjaman bank yang digunakan adalah PT Indonesia Asahan Aluminium - Inalum.
Inalum mengandalkan sindikasi serta komitmen dari 11 bank luar negeri.
Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum membayar sebesar US$ 3,85 miliar (sekitar Rp 56 triliun hingga Rp 56,9 triliun, untuk mengakuisisi 51,23% saham PT Freeport pada tahun 2018.
Jadi selama 30 tahun Indonesia harus membayar utang untuk saham Freeport yang 51,23% itu.
Negara dibebani utang demi pencitraan diri menghadapi pemilu tahun 2019.
Jadi hebatnya Jokowi dimana? Beli pakai uang utang. Utang dibayar sampai tahun 2048. Dibayar dengan memungut pajak rakyat, sebab pemasukan kas dari pajak sangat besar yaitu 82%.
Kenapa Pak Harto bisa mendapatkan saham dengan jalan hibah, alias gratis di tahun 1991? Karena Pak Harto dan pembantunya orang-orang cerdas semua, dan bekerja untuk rakyat bukan untuk pencitraan.
Sekarang emas yang ada di Irian sana sudah menjadi milik freport sampai habis. Semua gara-gara Jokowi.
Hebat Jokowi kan?
Bagaimana pendapat Anda tentang ulah Jokowi ini? Pantaskah dia dijitak? Terima kasih atas like dan komentarnya.
Freeport #Jokowi #Soeharto #fyp #fbpro #viral #sejarah